Pentingnya Mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial

Sejak dilahirkan, manusia merupakan individu yang membutuhkan individu lainnya untuk dapat bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat lepas dari hubungan dengan sesama manusia lain di dalam menjalani kehidupannya.

Dilihat dari kenyataan diatas bahwa seperti kita ketahui manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan sosial. Dan manusia tidak serta merta dilahirkan dengan pengetahuan yang luas begitu saja, melainkan harus melalui proses-proses pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran didapatkan melalui lingkungan hidup baik keluarga ataupun masyarakat dan melalui formal atau sekolah.

Naluri manusia untuk selalu berhubungan dengan sesamanya ini dilandasi oleh alasan – alasan sebagai berikut :

1.      Keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.

2.      keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya.

Hal seperti ini yang kemudian akan melahirkan ilmu pengetahuan yang didalamnya memuat bagaimana individu berinteraksi dengan individu lain yaitu ilmu pengetahuan sosial.

Ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan IPS berusaha membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya (Kosasih, 1994).  

Pentingnya manusia mempelajari ilmu pengetahuan sosial sebagai bekal bagi dirinya agar bisa bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat luas dan bisa menerapkan ilmunya langsung ke masyarakat melalui tindakan-tindakan nyata yang merupakan hasil dari pembelajaran yang ia dapatkan dan memiliki nila guna serta bagus di masyarakat.

Tujuan ilmu pendidikan sosial

  Tujuan-tujuan dari ilmu pendidikan sosial antara lain:

1.      Untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta sebagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.      Mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil serta tampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

3.      Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global.

Peranan ilmu pendidikan sosial

Pendidikan IPS pada hakekatnya berfungsi untuk membantu perkembangan
peserta didik memiliki konsep diri yang baik, membantu pengenalan dan apresiasi
tentang masyarakat global dan komposisi budaya, sosialisasi proses sosial, ekonomi,
politik, membantu siswa untuk mengetahui waktu lampau dan sekarang sebagai dasar
untuk mengambil keputusan, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan
masalah dan keterampilan menilai, membantu perkembangan peserta didik untuk
berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat (Skeel, 1995:11).

Karakteristik ilmu pengetahuan sosial

Ruang lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama ilmu pengetahuan sosial. Aspek kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi ataukah itu politik, semua bersumber dari masyarakat. Sebagai contoh, secara langsung kita mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang kita sebut ekonomi, tidak terlepas dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok, hubungan kegiatan ekonomi, seperti proses produksi, distribusi dan menjual semuanya terjadi di masyarakat. Dengan demikian masyarakat ini menjadi sumber materi IPS.

Sebagai program pendidikan IPS yang layak harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

PANDANGAN SAYA

1.      Pentingnya pembelajaran ilmu pendidikan sosial

Seperti yang telah dipaparkan di atas, dimana kita ketahui bahwa manusia terlahir dalam keadaan bersih seprti kertas putih / tanpa adanya ilmu yang mereka miliki. Dan manusia dalam menjalankan hidupnya ia tidak bisa sendiri dengan  kata lain manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan sosial.

Dalam hidup bermasyarakat tentunya manusia harus bisa menjaga tingkah laku dan sopan santunnya dalam dalam bergaul, agar tidak menimbulkan kekacauan-kekacauan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini diperlukan sebuah pendidikan sebagai bekal manusia dalam hidup bermasyarakat atau bersosialisasi. Nah disinilah tempat perlunya seseorang atau individu mempelajari ilmu pengetahuan sosial, karna dalam ilmu ini diajarkan ilmu sosial, budaya, ekonomi, politk, dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Agar indifidu tau bagai mana menghadapi sebuah masalah, baik yang menimpanya ataupun masyarakat dan dapat mengatasinya tentunya. Bagaimana seorang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, bisa brfilir positif dan dan kritis, bisa menjaga hubungan dengan orang lain secara baik dan elastis.

2.      Tujuan ilmu pendidikan sosial

Seperti yang telah dibahas di atas maka dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari ilmu pendidikan sosial sesungguhnya agar bisa mencerdaskan dan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kesulitan-kesulitan atau penomena-penomena yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana ia bisa mengatasi dan memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat tempat tinggalnya. Tapi dalam mencapai tujuan dari pendidikan ini tentunya sangat tergantung dari lingkungan dan bagaimana cara pengajaran ilmu pendidikan sosial di sekolah, jika guru hanya memberikan teori-teori tanpa memberikan pembelajaran yang konterstual maka siswa taunya IPS itu hanya sebatas materi ajar yang harus dipelajari tanpa tau manfaat dari materi yang dipelajari tersebut.

Disamping sekolah, lingkungan juga sangat berperan dalam hal ini, bagaimana siswa tidak hanya mendapat ilmu dari sekolah melainkan juga bisa didapat dari lingungan. Bagaimana si anak mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat pada lingkungannya agar dia dapat mengambil hal-hal yang positif bagi dirinya sendiri khususnya dalam hal pembelajaran.

3.      Fungsi peranan ilmu pendidikan sosial

Tujuan dan peranan ilmu pendidikan yang telah dipaparkan memang benar adanya, dimana pendidikan ini bertujuan untuk membentuk dan membantu peserta didik untuk memiliki konsep diri yang baik, mampu mengenali bagaimana kehidupan masyarakat baik lokal atau mancanegara atau global.  Bagaimana peserta didik mengenali sejarah-sejarah sehingga mereka menghargai bangsa dan negaranya. Bagaimana peserta didik mampu memecahkan masalah, memiliki keterampilan menilai, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan sebagai bekal untuk mampu mengenyang pendidikn yang lebih tinggi.

4.      Karakteristik ilmu pendidikan sosial

Ruang lingkup pendidikan sosial adalah mengkaji tentang kehidupan dan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Karena ilmu IPS merupakan ilmu tentang bagaimana manusia berintraksi dengan manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Dalam  ilmu pengetahuan sosial mempelajari geografi, sosial budaya, politik, kejiwaan, sejarah, ataukah itu ilmu ekonomi yang kesemuanya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari yang namanya manusia. Jadi ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu nyata, nyata disini maksudnya berhubungan dan berkaitan langsung dengan makhluk hidup khususnya manusia.

KESIMPULAN

Dari semua paparan yang di atas dapat saya simpulkan bahwa ilmu pendidikan sosial sangat penting dipelajari dan di ajarkan ke masyarakat khususunya peserta didik, agar menjadi pribdi yang beretika, bermoral, cerdas, dapat berfikir kritis terhadap masalah-masalah yang ada, baik masalah pribadi ataupun yang ada dimasyarakat serta dapat memberi solusi bagi masalah tersebut, dapat memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat tempa tinggalnya, dan sebagai bekal untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan cerah.

PENTINGNYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Indonesia merupakan negara yang besar, terdiri dari banyak  pulau yang dimana sebagian besar memiliki penghuni. Kondisi inilah membuat Indonesia kaya akan suku, agama, kebudayaan dan identitas kedaerahan yang sangat majemuk. Oleh karenanya untuk menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia dibutuhkan hukum agar kehidupan masyarakat menjadi lebih seragam, terarah, dan jelas. Hukum yang dimaksud adalah hukum nasional yang berlaku secara keseluruhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan hal ini mengharuskan hukum juga harus tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menunjang dan menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat . Maka pembangunan hukum nasional merupakan keniscayaan yang mesti diterima oleh bangsa Indonesia.

Apakah yang dimaksud dengan pembangunan hukum nasional?  Pembangunan sering diidentikkan dengan pengembangan, penataan, pemantapan kembali, peninjauan, dan evaluasi. Hukum sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia,  menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Jadi pembangunan hukum nasional adalah penataan tata hukum yang bersifat nasional yang mengupayakan agar hukum tersebut tetap ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di suatu negara.

Pembangunan hukum nasional bertujuan untuk memperbaiki hukum yang ada manakala hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan membuat hukum baru yang di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu pembangunan hukum diperlukan agar penegakan/supermasi hukum terlaksana dengan tepat sehingga bisa mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan yang seharusnya.

Fungsi pembangunan hukum secara umum ada 2, yaitu sebagai social control (kontrol sosial) dan social engineering (perekayasa sosial).

a.       Social control (kontrol sosial)

Pada taraf kehidupan bersama, pengendalian social merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisasi tingkah laku sosial budaya. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, atau apabila kelompok mengendalikan anggotanya atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan demikian pengendalian social terjadi dalam tiga taraf yakni:

 1. kelompok terhadap kelompok

 2. kelompok terhadap anggotanya

 3. pribadi terhadap pribadi

Dengan kata lain pengendalian social terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya ataupun tidak. Jika dikatakan pengendalian social itu memiliki unsur pengajakan atau pemaksaan kehendak kepada pihak lain, maka kesiapan pihak lain itu untuk menerimanya sudah tentu didasarkan kepada keadaan-keadaan tertentu. Pengendalian social bertujuan “ to bring about confirmaty, solidarity, and continuity particular group or society”. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari juga secara rinci menyusun klasifikasi sederhana terhadap tujuan-tujuan pengendalian social, yaitu:

 1. yang tujuannya bersifat eksploitatif, oleh karena dimotivasikan kepentingan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

 2. yang tujuannnya bersifat regulative, oleh karena dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat.

 3. yang tujuannya bersifat kreatif atau konstruktif, oleh karena diarahkan pada perubahan social dan bermanfaat.

Melihat dari klasifikasi yang dirumuskan oleh kedua tokoh di atas, maka ketiga-tiganya memerlukan sarana untuk pengaturannya. Sarana untuk pengendalian sosial itu dapat berbentuk badan-badan yang bersifat institusional maupun noninstitusional, tergantung kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang bersifat institusional salah satu diantaranya adalah hukum. Hukum merupakan lembaga pengendali sosial yang memiliki kekuatan. Dapat kita bayangkan jika kekuatan hukum sebagai lembaga pengendali sosial ini pudar, maka tingkah laku masyarakat (baik kelompok maupun individu) menjadi tidak stabil dan kita tidak dapat membayangkan keadaan masyarakat itu untuk selanjutnya. Oleh karena itu, hukum diartikan sebagai “kontrol sosial” dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.

Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwasanya salah satu karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Dari pemaparan diatas maka dapat saya simpulkan bahwa fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah aturan-aturan yang di buat untuk memberikan batasan-batasan kepada pribadi ataupun kelompok sebagai acuan dalam bertingkahlaku dalam masyarakt sehingga bisa tercipta keselarasan, keamanan dan kenyaman yang di kehendaki.

b.      Social engineering (perekayasa sosial)

Menurut pendapat Rusli Effendi (1991: 81), yang menegaskan bahwa "Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti". Penegasan Rusli Effendy tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Perubahan lainnya dimaksud, antara lain menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Sejalan dengan ini, Soleman B. Taneko mengutip pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, innovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".

Adanya pandangan agar hukum dapat membentuk dan merubah suatu keadaan dalam masyarakat sebenarnya telah lama dikembangkan oleh seorang sarjana yang bernama Rescoe Pound dengan teori yang terkenal “law as a tool of social engineering” . Di indonesia teori ini dikembangkan oleh Muhtar Kusuma Atmadja. Kata ”tool” diartikannya sebagai sarana. Langkah yang diambil dalam sosial engineering bersifat sistematis dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya yaitu :

 1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal sosial engineering itu hendak ditrerapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional , modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.

4. Mengikuti jalannnya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Langkah-langkah ini dapat dijadikan arah dalam menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. bagaimana upaya hukum dapat merombak pemikiran, kultur maupun sikap ataupun cara hidup seseorang agar dapat bertindak dan berbuat sesuai tuntutan kehidupan. Bagaimana hukum dapat merubah orang yang selama ini “ tertidur” , setelah ada hukum menjadi “terjaga” .

Daftar Pustaka

Mahfud MD, Moh. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indnesia

Pancasila oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai ideologi yang menjadi dasar negara. Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang sejak dahulu suadah ada dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila bukan merupakan hasil adopsi dari bangsa atau negara lain, melainkan memang sudah ada sejak dahulu dari zaman kerajaan sampai sekarang dan nilai-nilainya sudah sejak dulu sudah melekat dalam kehidupn masyarakat Indonesia.

Istilah “Pancasila” pertama kali dapat ditemukan dalam buku “Sutasoma” karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14). Dalam buku tersebut istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan berupa larangan yang jumlahnya lima (Pancasila karma). Isi larangan-larangan tersebut antara lain:

1.      Larangan melakukan kekerasan;

2.      Larangan mencuru;

3.      Larangan berjiwa dengki;

4.      Larangan berbohong, dan

5.      Larangan mabuk akibat minuman keras.

Oleh para petinggi negara nilai-nilai tersebut di adopsi menjadi nili-nilai dasar negara dan dasar negara pertama kali disusun oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Secara historis Pancsila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan secra yuridis Pancasila lahir pada angal 18 Agustus 1945.

Agar lebih jelas terlebih dahulu kita bahas apa itu ideologi untuk lebih memperkya  pemahaman kita tentang pembahasan kali ini.

Ø  Secara Etimologis,

Secara etimologis ideology berasal dari bahasa Yunani yaitu “eidos” artinya gagasan dan “logos” artinya berbicara (ilmu). Jadi secara etimilogis ideology adalah berbicara tentang gagasan/ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud disisn adalah yang murni ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah Negara dimana mereka berada.

Ø  Menurut Ahli

a.       Menurut BP-7 Pusat

Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori, yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.      Menurut Prof. Dr. Maswadi Rauf, ahli ilmu Politik Universitas Indonesia

Ideologi adalah ragkaian (kumpulan) nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteran bersama.

Berdasarkan definisi ideologi di atas maka dapat disimpulkan Pancasila sebgai ideologi bangsa dan negara adalah sekumpulan nilai/norma-norma yang meliputi sila-sila Pancasila yang menjadi landasan atau pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat khususnya masyarakat Indonesia

Ø  Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Artinya, ideologi Pancasia dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi:

a.       Niali Dasar

Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Nilai dasr merupakan nili yang tidak bisa berubah-ubah sepanjang bangsa Indonesia berpedoman pada nilai tersebut. Contoh nilai dasar adalah sila-sila Pancasila yang ada dalam alenia IV, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

b.      Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila). Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dalam negeri. Nilai ini dapat berupa Tap MPR, UU, PP dan peraturan perundangan yang ada untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

c.       Nilai Praktis

Nilai ini adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat nilai ini adalah abstrak, artinya berupa semangat para penyelenggaraan negara dari pusat hingga ke tingkat yang terbawah dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Semangat yang dimaksud adalah semangat para penyelenggaraan negara untuk membangun sila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dan istiqomah. Contoh, member teladan untuk tidak KKN, dan lain-lain.

Ø  Fungsi dan Peranan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Fungsi dan peranan Pancasila meliputi:

a.       Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia;

b.      Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia;

c.       Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia;

d.      Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum di Indonesia;

e.       Pancasila sebagai perjnjian luhur Indonesia;

f.       Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia;

g.      Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia;

h.      Pancasila sebagai moral pembangunan, dan

i.        Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

Srijanti., Rahman, A., Purwanto. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Yogyakarta: Graha Ilmu