Contoh Proses Prumusan KebijakanPublik

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN RAYA LOMBOK PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(Konservasi Hutan Lindung Petandakan/Lemor Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur)

Ø  Konsep proses pembuatan dan media kebijakan

Jaringan kebijakan yang digunakan dalam pembuatan Perda tersebut adalah Birokratif. Birokratif yang dimaksud adalah Bupati dan DPRD Lombok Timur. Bentuk media yang digunakan adalah Lobby. Lobby yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Lombok dan tenaga fungsional (tenaga fungsional di pilih langsung oleh bupati berdasarkan keahlian yang dimiliki dan yang di butuhkan). Jabatan funsional bertangungjawab langsun kepada UPTD dan UPTD bertangungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur (pemerintah Bupati LOTIM). Lobby selain menjadi media pelaksana kebijakan juga sebagai media penyampaian hasil pengamatan yang dilakukan, sehingg dari hasil pengamatan tersebut akan dilaporkan apa yang dibutuhkan agar hutan lindung tetap terjaga dan lestari dalam memberi manfaat bagi masyarakat umum. Contohnya, dalam menjalankan fungsinya untuk kepentingan pendidikan. UPTD dan teaga fungsional melihat apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan bagaimana tingkahlaku pengunjung. Dari hasil pengamatan tersebut akan menjadi pertimbangan pihak pemerintah untuk membuat kebijakan.

Dari serangkaian proses yang terjadi dan media yang ada tersebut akan dilakukan forum, dari hasil forum tersebut lahirlah Perda No. 11 Tahun 2013 yang bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian hutan lindung Petandakan Lemor yang berfungsi sebagai kawasan konserfasi yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat umum. Hal ini bisa dilihat dari bagian menimang pada poin a. Bahwa terwujudnya suatu kawasan konservasi tumbuhan yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan tertata berdasarkan pola klasifikasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang berguna bagi kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Selain itu hutan konservasi ini juga berfunsi sebagai pasokan udara sehat bagi masyarakat lombok timur dan masyarakat ndonesia.