Faktor Penegak Hukum

Hukum adalah sekumpulan norma-norma yang menjadi tolak ukur dan patokan seseorang dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut hendaklah hukum di tegakkan dengan seadil-adilnya, ada beberapa faktor yang harus terpenuhi dan berjalan selaras sehingga hukum bisa ditegakkan dan tujuan tersebut bukan sekedar cita-cita atau angan-angan belaka. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

a.       FaktorHukum (Undang-Undang)

Produk hukum yang dibuat hendaklah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Karena ketika hokum itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka hokum itu cenderung dilanggar oleh masyarakat umum.

b.      FaktorPenegak Hukum

Setelah hokum di buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tinggal bagaimana aparat penegak hokum bisa menegakkan hokum dengan tegas, jujur, adil, dan bermoral. Ketika produk hokum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi tidak di dukung oleh aparatur penegak hokum yang baik maka hokum tersebut ibarat hiasan hitam di atas kertas putih.

c.       FaktorSarana atau Fasilitas

Faktor selanjutnya adalah sarana atau fasilitas yang di butuhkan untuk menegakkan hukuum itu sendiri. Ketika penegak hokum akan bekerja untuk menegakkan hokum ia membutuhkan fasilitas yang bisa mendukung agar memudahkan aparat penegak hokum untuk mengatur masyarakat umum.

d.      Faktor Masyarakat

Tanpa adanya partisipasi masyarakat mustahil rasanya hokum itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan hokum itu sendiri. Dan ketika ada hokum yang tidak sesuai atau ada proses yang tidak sesuai dengan prosedur hokum maka masyarakat di tuntut untuk aktif dalam menyuarakan ketidak adailan tersebut agar sistem yang tadinya salah bisa di benahi sehingga bisa sesuai dengan harapan masyarakat umum. 

e.       FaktorKebudayaan

Kebudayaan inklut dalam kehidupan masyarakat, jadi yang satu ini tidak boleh di sepelekan. Ketikahukum yang di buat bertolak belakang dengan kebudayaan suatu masyarakat maka akan terjadi pemberontakan / ketidak patuhan masyarakat terhadap hokum tersebut. Jadi hokum yang di buat oleh badan tinggi negara yang berwenang hendaknya mempertimbangkan kebudayaan-kebudayaan masyarakat secara umum.

Ketika kelimafaktor-faktor di atas bisa berjalan dengan seimbang dan selaras maka tegaknya hukum serta  tujuan hukum itu sendiri bukanlah hal yang mustahil dicapai. Jadi sudah seharusnya kita sebagai masyarakat harus bisa ikut serta dalam mensukseskan tujuan hokum sehingga bisa tercapai hokum yang  bebas dan tidak memihak.